Keluarga Bayi Penderita Infeksi Usus Warga Karimun Ucapkan ‘Terimakasih Pak Kapolda’

KAPOLDA KEPRI, IRJEN POL ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K, ANGGOTA JAJARAN POLDA KEPRI SAAT MENDONORKAN DARAH BUAT MUHAMMAD LUFHTI ABDULLOH (3 MINGGU) BAYI PENDERITA INFEKSI USUS, SELASA (15/1/2019) DI UTD PMI BATAM CENTRE, KOTA BATAM. (FOTO/ISTIMEWAH)

 

 

 

 

 

COMMENTS

KARIMUN – Keluarga Muhammad Lufhti Abdulloh (3 Minggu) Bayi Penderita Infeksi Usus warga Karimun yang dirawat di Rumah Sakit Graha Hermine Kota Batam mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto, S.I.K beserta seluruh jajaranya yang telah ikhlas membantu mendonorkan darah kepada Abdulloh.

“Atas transfusi darah tersebut, kami pihak keluarga Muhammad Lufhti Abdulloh mengucapkan ribuan terimakasih kepada Kapolda serta seluruh anggota jajaranya yang telah ikhlas membantu kami dengan mendonorkan darahnya untuk keponakan tercinta Abdulloh. Semoga Allah SWT yang membalas segala kebaikan yang telah dilakukan,” ungkap Dian Bangun Sari (34) Paman Abdulloh, kepada media ini, Selasa (15/1/2019) malam.

Dian menceritakan, berdasarkan diagnosa dokter, Muhammad Lufhti Abdulloh menderita infeksi usus ringan dan harus mendapatkan perwatan serta membutuhkan transfusi darah golongan A+. Saat dirawat disalah satu Rumah Sakit di Karimun dan tidak ada stok darah yang dibutuhkn pasien,  pihak kelurga memutuskan untuk membawa Abdulloh ke Rumah Sakit Graha Hermine di Kota Batam. Senin (14/1/2019) pagi.

Namun setiba di Rumah Sakit yang dituju, hal yang sama juga dirasakan oleh keluarga Abdulloh. Dimana ketersedian atau stok darah golongan A+ di  Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Kota Batam juga tidak tidak ada. Tidak putus asa, Paman Abdulloh, Dian pun memberanikan diri untuk mencoba memohon bantuan kepada Kapolda Kepri dengan menghubungi  telephone seluler dan juga melalui pesan WhatsApp.

“Alhamdulillah, begitu saya hubungi, Beliau (Kapolda_red) merespon. Tidak berapa lama, Wadansat Brimob Polda Kepri, AKBP Dwi Yanto Nugroho, S.I.K. menghubungi saya dan menyampaikan telah mengutus beberapa anggota Polda, Satuan Brimobda yang bergolongan darah A+ untuk melakukan donor di UTD PMI Batam Center. Ada sekitar 20 lebih personil yang datang dan mendonorkan darahnya. SubhanAllah,” papar Dian.

Dalam komunikasih itu, tambahnya, Kapolda juga menyampaikan bahwa pihaknya berharap dengan transfusi darah yang telah dilakukan atau diberikan dapat membantu Muhammad Lufhti Abdulloh. Kapolda dan seluruh jajaranya juga turut  mendoakan Abdulloh agar lekas sembuh dari penyakit yang dideritanya.

“Kami siap membantu mendonorkan darah lagi jika masih dibutuhkan. Baik untuk dikemudian hari,”  terang Dian menirukan ucapan orang nomor satu di Mapolda Kepri itu.

“Untuk itu, Kami dari keluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan donor darah dari  Anggota Kapolda Kepri. Semoga Seluruh jajaran Polda Kepri selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugas dan lindungan dari Allah SWT,” ucapnya mengakhiri.

Irwasda Polda Kepri : Pengecekan Pos Pengamanan dengan Bersepeda

• December 28, 2018
 
• by Admin Polri
 
• 0
 
• 105

Tribratanews.polri.go.id – Tanjung Pinang. Irwasda Polda Kepri, Kombes Pol. Purwolelono, S.I.K., M.M. menunjukkan bahwa pekerjaan pun bisa dilakukan sambil berolah raga.

Irwasda Polda Kepri mengendarai sepeda Saat melakukan pengecekan pos pengamanan Pelayanan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di wilayah Polres Tanjungpinang.

Pengecekan Pos dengan menggunakan sepeda dan di ikuti kurang lebih personel Anggota Kepolisian Polda Kepri dan Polres Bintan yang dilaksanakan siang tadi.

Cara unik ini dilakukan oleh Irwasda Polda Kepri bertujuan untuk mengawasi kinerja aparat kepolisian yang bertugas untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru di Tanjungpinang.

Bike to work ini dilakukan Irwasda Polda Kepri pada hari Kamis (27/12/18) mulai pukul 10.30 WIB.

Irwasda Polda Kepri didampingi Wakapolres Tanjungpinang Kompol Sujoko, S.I.K., M.H. beserta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Tanjungpinang.

Rombongan pesepeda ini meninjau sejumlah pos pengamanan. Yakni Pos Pengamanan Ramayana Jalan Wiratno, Pos Pengamanan Laman Bunda Jalan Hangtuah, Pos Pelayanan Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pos Pengamanan Rimba Jaya Jalan Gudang Minyak dan Pos Pengamanan Batu 10 Jalan DI Panjaitan.

Democratic Policing" dan Keamanan Nasional

Koran Sindo

Kamis, 27 Desember 2018 - 06:36 WIB

Direktur Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi. Foto/KORAN SINDO

Muradi 
Direktur Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung


DALAM setahun terakhir wacana Perpolisian Demokratik (Democratic Policing) menguat dan menjadi pembicaraan di institusi keamanan, baik TNI, Polri, maupun Badan Intelijen Negara (BIN) serta para peneliti dan kajian pertahanan dan keamanan. Bahkan dengan bantuan media sosial, wacana democratic policing tersebut viral ke banyak grup komunikasi dan keluar dari konteks democratic policing itu sendiri.
Bahkan, karena berdekatan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, wacana democratic policing dibaca dan dipahami secara liar sebagai upaya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menempatkan posisinya di semua level, mulai yang strategis hingga tahapan teknis. Hal tersebut menyudutkan Polri yang dianggap akan mengubah paradigma dan esensi keamanan nasional, yang mana kewenangan keamanan dan pertahanan sudah menjadi domain masing-masing institusi.
Padahal, konsep democratic policing secara harfiah adalah upaya mengintegrasikan institusi kepolisian dalam sistem demokrasi. Mengubah paradigma anggota kepolisian agar selaras dengan nilai-nilai demokrasi, menghormati hak asasi manusia (HAM), melindungi kebebasan berserikat, media yang lebih bebas. Bratton (1999) menegaskan, democratic policing terimplementasi dengan baik apabila peran kepolisian merupakan cerminan dari konsensus sosial, yang merupakan bagian dari sistem demokrasi. Artinya, democratic policing adalah bagian dari perubahan paradigma personel kepolisian, bukan mengubah paradigma dan esensi keamanan nasional sebagaimana yang kemudian diinterpretasikan secara liar.

Hakikat dari democratic policing adalah perubahan paradigma personel dan kemudian diikuti oleh penyesuaian institusi kepolisian agar dapat selaras dengan nilai dan sistem demokrasi. Di mana sebagai bagian dari institusi sipil, Polri dihadapkan berupaya untuk menguatkan paradigma demokratik di internal, agar dapat selaras dengan langkah gerak dari pemerintahan sipil. Sebab, sebagaimana ditegaskan dalam UU No 2/2002 tentang Polri, Pasal 2 bahwa Polri menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan yang mana tetap mengacu pada fungsi pemerintahan hasil pemilihan yang demokratik.

Karena itu, secara harfiah, wacana democratic policing justru menguatkan paradigma dan esensi keamanan nasional, bukan untuk menggeser peran aktor dan atau mengubah paradigma dan esensi keamanan nasional yang ada selama ini. Hal itu semata-mata adalah perubahan paradigma personel kepolisian dari paradigma lama kepada paradigma kepolisian demokratik yang tunduk dan patuh pada otoritas sipil beserta nilai-nilai yang ada di dalamnya. Perdebatan peran dan fungsi TNI dan Polri yang mengemuka pasca-pemisahan kedua institusi tersebut tuntas saat kedua institusi tersebut fokus pada peran dan fungsinya, Polri fokus pada Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) dan TNI lebih kepada peran dan fungsi pertahanan negara.

Namun demikian, pembagian peran dan fungsi tersebut, isu tentang upaya masing-masing institusi untuk berupaya mengambil peran dan fungsi yang bukan menjadi bagiannya terus mengemuka hingga saat ini. Tak heran apabila kemudian wacana democratic policing dikemas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seolah-olah ada ambisi besar Polri untuk mengubah paradigma dan esensi dari keamanan nasional, yang mana akan mereduksi peran dan fungsi TNI sebagai bagian dari perubahan paradigma tersebut.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Polri, berkaitan dengan keberadaan dan posisi Polri di bawah langsung presiden yang terus dipertanyakan. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang tidak ingin agar TNI dan Polri dapat berbagi peran dalam menjaga dan merawat Indonesia, termasuk wacana democratic policing yang dikemas seolah akan mengubah paradigma dan esensi keamanan nasional.

Ada tiga hal yang menegaskan bahwa democratic policing adalah perubahan paradigma personel Polri agar dapat selaras dengan nilai dan sistem demokrasi untuk memperkuat bingkai keamanan nasional, yakni pertama, wacana democratic policing tidak menawarkan gambaran lintas institusi sebagaimana paradigma dan esensi keamanan nasional, ini lebih pada batasan dan arahan agar personel kepolisian menjalankan aktivitasnya dengan nilai dan bingkai demokratik.

ADVERTISEMENT

Kedua, democratic policing tidak bersifat menyeluruh dan mengikat semua institusi keamanan. Sebagaimana namanya, democratic policing hanya melingkupi institusi kepolisian dan personel di dalamnya. Karena itu, jika kemudian mengemuka wacana democratic policing adalah upaya Polri untuk bisa menempatkan personelnya di semua level dari yang strategis hingga operasional adalah tidak benar. Betapa pun hal tersebut dirasionalisasi, namun jika hal tersebut dilakukan, maka hal tersebut berlawanan dengan esensi dari democratic policing itu sendiri. Karena itu, menjadi janggal jika wacana democratic policing tersebut dipahami sebagai upaya Polri untuk menguasai semua posisi strategis ataupun operasional.

Ketiga, konsep democratic policing menentang tumpang tindih peran institusi. Sebab, democratic policing mensyaratkan profesionalisme dalam menjalankan peran dan fungsinya. Karena itu, tumpang tindih dan perluasan peran akan membuat kontrol dan pengawasan kepolisian tidak efektif. Sebagaimana penamaannya, democratic policing adalah bagian dari integrasi dan reintegrasi institusi serta personel kepolisian agar bisa mengacu pada nilai-nilai demokratik dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Kapolri dan Panglima TNI Laksanakan Pengecekan Pengamanan Malam Natal 2018 di Gereja Katedral Jakarta Pusat

Redaktur Kabarpolri 3 hours ago Berita KapolriLeave a comment 55 Views

Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhamad Tito Karnavian PhD dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengunjungi Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Keduanya datang untuk memantau keamanan selama pelaksanaan ibadat Malam Natal 2018, Senin (24/12/2018)

Adapun jumlah personel yang mengamankan Gereja Katedral Jakpus sebanyak 106 personel Polri dibantuan dari TNI, Pemda, Satpol PP, satu unit Jibom untuk sterilisasi dan satu pleton pasukan antianarkis.

Pihak Katedral juga menyiapkan tenaga pengamanan sebanyak 110 orang. Gereja katedral Jakpus melaksanakan misa hari ini sebayak 3 kali Misa I – 17.00 WIB, Misa II – 20.00 WIB dan Misa III – 22.00 WIB.(hy/bs)

Pelatihan Public Speaking Pada Konsolidasi dan Anev Humas Polri Tahun 2018

• December 20, 2018
 
• by Redaktur Tribratanews
 
• 0
 
• 198

tribratanews.polri.go.id – JAKARTA. Kadiv Humas Polri, Brigjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., mengundang Alvin Adam School of Communication untuk memberikan pelatihan public speaking guna meningkatkan kemampuan para peserta Konsolidasi dan Anev Humas Polri Tahun 2018.

Baca juga: Kapolri: Humas Jadi Fungsi Utama Ke-6 Polri

Seluruh peserta yang terdiri dari Kabid Humas Polda se-Indonesia diberikan pelatihan public speaking oleh Alvin Adam dan Candra Dewi di Goodrich Hotel, Jakarta, Kamis (20/12).

Para Kabid Humas Polda se-Indonesia dilatih bagaimana caranya berkomunikasi yang baik, sekaligus diajari teknik body language yang wajib dikuasai agar para peserta terlihat profesional di hadapan orang banyak dan kamera.

Baca juga: Kapolri Sebut Media Adalah Mitra Polri

Pejabat Utama Divisi Humas Polri turut hadir dalam kegiatan pelatihan public speaking yang diberikan oleh Alvin Adam Shcool of Communication tersebut.

Kapolri Buka Sidang Pleno Wandiklat Polri TA 2018

Redaktur Kabarpolri 5 mins ago Berita KapolriLeave a comment 9 Views

Kabarpolri.com – Jakarta, Kapolri Jenderal Pol Prof. H. M. Tito Karnavian., Ph.D membuka sidang Pleno Wandiklat Polri TA. 2018 di Rupattama Mabes Polri, Selasa (18/12/2018) pukul 08.00 WIB.

Kalemdiklat menyampaikan tentang kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Lemdiklat Polri mulai dari kegiatan pelatihan kepada personel Polri,  penyusunan kurikulum terutama untuk Diktubrig di wilayah perbatasan,  pemberian serifikasi,  pembangunan gedung dan SPN Malut,  Sulbar dan Kaltara.

“Selain itu juga menyampaikan kesiapan kenaikan tipe pusdik brimob serta akan dilaksanakan renovasi gedung serbaguna dan rumdin pusdik brimob serta telah dilaksanakan kegiatan untuk perubahan kultur di lingkungan lemdiklat Polri dan Polda.

Dalam sambutanya Kapolri Jenderal Pol Prof. H. M. Tito Karnavian., Ph.D
menyampaikan bahwa Polri merupakan Polisi terbesar kedua setelah China,  yang dimana SDM menjadi kunci bagi keberhasilan organisasi Polri, sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan yang baik, lanjut Kapolri Oleh karena itu Kapolri mengajak kepada para pimpinan dan jajaran lemdiklat serta stake holder untuk bersama sama meningkatkan education bagi anggota Polri.

“Rekrutmen anggota Polri harus dilaksanakan dengan benar,  bila dilaksanakan dengan salah akan memberikan dampak 75% kesalahan bagi institusi Polri,” imbuh Kapolri.

“Selain itu, Rekrutmen agar dilaksanakan secara dinamis dengan melihat kebutuhan dan perkembangan global, Serta Rekrutmen juga dapat dilaksanakan untuk membangun jaringan dengan melaksanakan perikrutan terhadap anak dari ketua suku,  tokoh adat,  tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sebelumnya diberikan bimbingan yang anggaranya akan disiapkan dari Asrena Polri serta untuk kurikulum agar dilakasanakan secara dinamis dengan melihat kebutuhan dan tantangan yang ada untuk menciptakan Polisi sipil / sipil berseragam tetapi tetap memperahankan postur para militer khusus untuk Brimob dan tidak boleh terjadi kekerasan dilingkungan pendidikan, serta kurikulum diskresi untuk ditingkatkan kembali dengan memperbanyak berdiskusi”, jelas Kapolri.

Pada saat itu juga, Kapolri menyampaikan beasiswa LPDP bagi Polri masih banyak yang belum terisi sehingga harus diberikan pelatihan pelatihan agar kuota terpenuhi semua yang dimana kedepan akan menjadi agen of change bagi Polri dan untuk pembangunan sarana prasarana dilaksanakan secara bertahap bila perlu laksanakan koordinasi dengan pemda atau CSR untuk memberikan hibah.

Pada akhir sambutanya, Kapolri memberikan apresiasi kepada jajaran lemdiklat atas prestasi dan terobosannya selama ini serta diharapkan agar terus meningkatkan kerjasama dengan mitra Polri dan instansi terkait.

Turut hadir dalam acara ini Irwasum Polri, Komjen Pol Drs. Putut Eko Bayuseno, S.H., beserta Pejabat Utama Mabes Polri; Pejabat di Lingkungan Jajaran Lemdiklat Polri; Para Wakapolda Jajaran; Para Karo SDM dan Ka SPN Polda serta perwakilam Mitra Polri dari ICITAP, JICA dan IOM.(hy/budi s)